Pesan Kapolda, Tangkap Sebelum Tawuran Hukum Pemilik dan Pemegang Senjata Tajam 

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengimbau kepada aparat baik dari TNI, Polri, dan aparat pemerintahan setempat untuk mencegah aksi tawuran dengan cara memantau setiap akses dan saranan yang dipergunakan oleh para remaja tersebut.

“Saya mau mengajak masyarakat berperan aktif melek informasi dengan memantau setiap akses yang dipakai para remaja untuk tawuran, salah satunya Medsos, ” kata Karyoto saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Jumat Curhat di Kantor Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (25/8/2023).

Baca juga: Pelaku Usaha di Kota Tangerang, Langgar Jam Operasional Ramadan Bakal Disanksi

Ia menuturkan, saat ini fenomena tawuran telah menjadi hal-hal yang biasa saja karena kerap terjadi hampir tiap minggu.

“Sungguh miris, tawuran bisa dipesan melalui akun Medsos (IG dan Facebook) semua pelajar memiliki akses tersebut, ” ungkapnya.

Baca juga: Kasus Pasar Lingkungan, Pemkot Tangerang Hormati Proses Hukum yang Sedang Berjalan

“Kemudian senjata yang digunakan juga banyak ragamnya, ada yang plat besi dibentuk seperti celurit kemudian diasah bahkan yang saya dengar adanya senjata air gun yang dimodifikasi menjadi senjata api yang dapat menembakkan peluru tajam dari jarak 10 hingga 20 meter, Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, ” lanjutnya.

Atas dasar keresahan tersebut, Kapolda Metro Jaya mengimbau kepada seluruh aparat di Jakarta Utara, untuk dapat menangkap sebelum terjadinya tawuran.

Baca juga: 6.925 Narapidana Rutan Wilayah Banten Terima Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri dan 36 Orang Bebas

“Tangkap sebelum tawuran, ” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, bagi para remaja yang memiliki dan memegang senjata tidak pada waktu dan tempatnya akan dikenakan hukuman.

Baca juga: Kejagung: Ketut Sumedana Periksa Empat Saksi Kasus Pengadaan Pesawat Garuda

“Memegang dan memiliki senjata tidak pada waktu dan tempatnya ada hukumnya, begitu pula dengan perbuatan. Memukul, menghina, merugikan orang lain itu ada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)-nya, ” pungkasnya. (***)